Sejarah Lengkap BPUPKI, Pengertian,Latar belakang, Tujuan, Anggota, Tugas dan Sidang BPUPKI

 

Pintukos - BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dookuritsu junbi Coosakai merupakan suatu badan bentukan pemerintah Jepang pada masa penjajahan di Indonesia. 

BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 dan bertujuan untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan memberikan janji akan membantu proses terealisasikannya kemerdekaan Indonesia. 

BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan anggota semula berjumlah 70 orang, terdiri atas 62 orang Indonesia dan 8 orang istimewa Jepang yang hanya bertugas mengamati (observer), kemudian pada sidang kedua ditambah 6 orang anggota dari Indonesia. 

Tugas BPUPIK yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang bersifat politik ekonomi, tata pemerintahan dan hal lain yang dibutuhkan untuk persiapan Kemerdekaan Indonesia.


1. Latar belakang BPUPKI


Latar belakang pembentukan BPUPKI secara tertulis termuat dalam Maklumat Gunseikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Sebab dikeluarnya Maklumat No. 23 itu adalah  karena kedudukan Jepang yang sudah semakin terancam pada perang melawan sekutu. 

Sehingga dapat dikatakan kebijaksanaan Pemerintah Jepang sesungguhnya dengan membentuk BPUPKI bukanlah atas kebaikan hati yang murni, tetapi Jepang ingin memikat hati rakyat Indonesia untuk mempertahankan sisa-sisa kekuatannya. 

Selain itu juga untuk melaksanakan politik kolonialnya. Badan tersebut dibentuk sebagai upaya pemerintah Jepang dalam mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. BPUPKI  sendiri memiliki anggota 69 orang yang terdiri dari 62 orang anggota aktif yang merupakan tokoh utama pergerakan nasional dari semua daerah juga aliran, serta 7 orang anggota istimewa dari perwakilan pemerintah Jepang, namun wakil dari Jepang  hanya memiliki hak pasif atau tidak memiliki hak suara atau pendapat yang artinya perwakilan tersebut hanya menghadiri sidang BPUPKI sebagai pengamat saja.


2. Tujuan BPUPKI

    Tujuan atau latar belakang pembentukan BPUPKI oleh Jepang yaitu:
  • Untuk menarik simpati rakyat indonesia agar membantu jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada indonesia, melaksanakan politik kolonialnya didirikan pada 1 maret 1945 (Bagi Jepang)
  • Untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mempersiapkan hal-hal penting tentang tata pemerintahan Indonesia merdeka. (Bagi Indonesia)


3. Tugas BPUPKI

Tugas utama BPUPKI yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki berbagai hal penting yang berkaitan dengan pembentukan Negara Indonesia mulai dari aspek politik ekonomi, pemerintahan dan hal penting lainnya. Sedangkan berdasarkan sidang, BPUPKI memiliki tugas sebagai berikut:
  • Membahas mengenai Dasar Negara
  • Membentuk reses selama satu bulan
  • Membentuk Panitia Kecil (panitia delapan) yang bertugas menampung saran dan konsepsi dari para anggota.
  • Membantu panita sembilan bersama panita kecil
  • Panitia sembilan menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.3
BPUPKI dan PPKI

4. Sidang yang Pernah Dilaksanakan

Untuk memenuhi tugasnya dalam mendukung persiapan kemerekaan bangsa Indonesia, BPUPKI telah mengadakan dua kali persidangan resmi. Selain persidangan resmi BPUPKI pun juga mengadakan beberapa pertemuan lain yang tak resmi, yang diadakan oleh panitia kecil yang dibawahi BPUPKI, sebagaimana berikut sidang yang pernah diadakan oleh BPUPKI.

a. Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945)

Sebelumnya 28 Mei 1945, telah digelar upacara pembukaan sidang BPUPKI serta melantik anggota sidang di gedung Chuo Sangi In. Sidang tersebut rencananya akan membicarakanmengenai bentuk negara Indonesia, filsafat negara “Indonesia Merdeka” serta merumuskan dasar negara Indonesia.
Demi memperoleh rumusan dasar negara, maka dalam agenda sidang tersebut diputuskan untuk menyimak pidato dari tiga tokoh pergerakan nasional, berikut diantaranya:
  1. Mohammad Yamin dalam pidatonya di depan sidang pada 29 Mei 1945 mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima dasar negara Republik Indonesia, yakni Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan;, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan  Kesejahteraan Rakyat.
  2. Dr. Soepomo dalam sidang pada 31 Mei 1945, berpidato mengenai gagasan tentang rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dinamakan “Dasar Negara Indonesia Merdeka“, yakni Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah dan Keadilan Sosial. 
  3. Ir. Soekarnoa saat sidang 1 Juni 1945, dalam pidatonya mengungkapkan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang diberi nama “Pancasila“, yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b.  Masa Diantara Dua Sidang
Pidato dari Ir. Soekarno yang dilaksanakan di hari terakhir sidang tersebut sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama. Sebelum memasuki masa reses sidang atau sebuah periode jeda, maka dibentuklah suatu panitia kecil yang memiliki 9 anggota, yang disebut Panitia Sembilan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, yang memiliki tugas untuk mengolah usulan dari para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. 
Demi mengolah berbagai usulan dari konsep-konsep yang sebelumnya telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI dalam sidang. Berikut susunan anggota Panitia Sembilan diantaranya:
  1. Ir. Soekarno (ketua)
  2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
  3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
  5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
  6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
  7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
  8. Haji Agus Salim (anggota)
  9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
Sesudah terjadi perundingan antara kaum kebangsaan dan kaum keagamaan, maka digelar sebuah pertemuan kembali pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau “Jakarta Charter“, yang juga disebut sebagai sebuah “Gentlement Agreement”
Piagam Jakarta sendiri berisi beberapa asas dan tujuan Indonesia Merdeka, sebagaimana berikut:
  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada masa jeda sidang resmi BPUPKI, berlangsung sebuah persidangan tak resmi yang telah dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPKI. Persidangan tersebut dipimpin oleh Ir.Soearno, dalam sidang tersebut membahas rancangan pembukaan UUD 1945 atau dalam bahasa Belanda Preambule.

BPUPKI dan PPKI
c.  Sidang resmi kedua BPUPKI (10 Juli-14 Juli 1945)
Persidangan BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada 10 Juli 1945 hingga 14 Juli 1945. Dalam sidang kedua yang dilaksanakan oleh BPUPKI tersebut ada beberapa hal yang masuk menjadi bahasan utama oleh anggota sidang. Sebagaimana berikut diantaranya pokok yang menjadi bahasan dalam sidang tersebut:
  1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  2. Kewarganegaraan Indonesia,
  3. Rancangan Undang-Undang Dasar,
  4. Ekonomi dan keuangan,
  5. Pembelaan negara, serta
  6. Pengajaran atau pendidikan.
Dalam persidangan tersebut anggota BPUPKI dibagi kedalam beberapa panitia kecil. Panitia-panitia kecil tersebut diantaranya sebagai berikut:
  1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno,
  2. Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso, dan
  3. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.
Dalam sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945, membahas mengenai pembentukan panitia kecil lagi yang berada di bawahnya. 

Yang memiliki tugas secara khusus untuk merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Berikut panitia kecil dibawah panitia perancang Undang-Undang Dasar, diantaranya:
  1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)
  2. Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
  3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
  5. Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
  6. Haji Agus Salim (anggota)
  7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)
Kemudian pada 13 Juli 1945, panitia Perancang Undang-Undang Dasar mengadakan sidang kembali guna membahas hasil kerja panitia kecil yang dibawahinya untuk merancang isi dari Undang-Undang Dasar. 

Pada 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan dari panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang pleno. Laporan tersebut membahas berkenaan dengan rancangan Undang-Undang Dasar yang memuat beberapa masalah pokok, diantaranya:
  1. Pernyataan mengenai Indonesia Merdeka
  2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
  3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar
Setelah tugas-tugas utama BPUPKI telah diselesaikan dengan baik, maka pada 7 Agustus 1945 secara resmi badan tersebut dibubarkan yang kemudian digantikan oleh PPKI sebagai pelaksana dari persiapan kemerdekaan.

Post a Comment

0 Comments