Contoh Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Microsoft Campus Agreement Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan CV. TRIJAYA TECHNOLOGY BIZNIZ

Microsoft Campus Agreement atau biasa disebut MCA adalah sebuah program pendaftaran lisensi tahunan dari microsoft yang berguna untuk memenuhi kebutuhan khusus dari instuisi perguruan tinggi (kampus).

Dengan mendaftarkan lisensi ini dapat memudahkan untuk memenuhi kebutuhan kampus, administrasi lebih mudah, mengikuti teknlogi/perkembangan update dari microsoft, Anggaran dan pembelian lebih sederhana harganya lebih sederhana karena program ini dalam bentuk sistem paket, perangkat lunak yang mendapatkan lisensi antara lain :
  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Windows 8
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Office 2013
  • Microsoft Office 2016
Proses perjanjian Lisensi perangkat lunak(software) antara Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan CV. Trijaya Technology Bizniz diawali dengan penawaran perangkat lunak Microsoft dari CV.TRIJAYA TECHNOLOGY BIZNIZ selaku salah satu riseler Microsoft yang ada di Indonesia menawarkan produk Microsoft Campus Agreement kepada UMS. 

Setelah UMS menetukan paket perangkat lunak(software) yang dibutuhkan, maka selanjutnya kedua belah pihak membuat perjanjian diwujudkan dalam bentuk perancangan kontrak (Contract Drafting). Dari perancangan kontrak tersebut telah melahirkan suatu hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.
Dalam aturan yang ada bahwa lisensi hak cipta harus dibuat dengan dasar perjanjian:
  • Pasal 45 Ayat (1) UU Hak Cipta 2002 yang berbunyi "Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagainama dimaksud dalam pasal 2".
  • Pasal 45 ayat (2) UU Hak Cipta 2002 yang berbunyi "Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia."
Dan untuk syarat terjadinya perjanjian terdiri dari subyektif perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata dan syarat obyektif yang diatur di dalam Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdata. Dari aturan yang ada perjanjian lisensi perangkat lunak antara UMS denga CV.TRIJAYA TECHNOLOGY BIZNIZ sudah memenuhi peraturan yang ada.

Bentuk Perlindungan hukum didalam perjanjian lisensi perangkat lunak antara UMS dengan CV.TRIJAYA TECHNOLOGY BIZNIZ adalah dari perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dan dalam hal penyelesaian sengketa, kedua belah pihak memilih melakukan musyawarah di luar pengadilan Namun apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesaikan melalui upaya terakhir yaitu di Pengadilan Negeri Sukoharjo karena UMS berkedudukan di wilayah Sukoharjo.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam UU Hak Cipta No 19 Tahun 2002 yaitu dalam Pasal 47 Ayat (1) yang berbunyi :

"Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dalam hal ini perjanjian lisensi perangkat lunak(software) tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada namun dalam hal Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pasal 6 dan Pasal 20 belum sesuai dengan realita perjanjian lisensi perangkat lunak tersebut karena masih banyak antara riselerriseler Microsoft yang diindonesia melakukan persaingan usaha yang tidak sehat

Post a Comment

0 Comments